Keterbatasan lahan menjadi penyebab  kendaraan bermotor untuk parkir, bahkan ditempat yang bukan ditujukan sebagai lahan parkir menjadi tempat parkir

Oleh: Hendra Yudhanto

Tamansiswa-Keadilan. Lahan parkir kendaraan adalah sarana vital milik FH UII, untuk menampung kendaraan para civitas akademika. Keterbatasan lahan yang dimiliki FH UII menjadi penyebab membludaknya kendaraan terparkir di tempat yang tidak seharusnya.

Seperti yang biasa terlihat di belakang laboratorium FH UII dan di depan kantor sekretariat takmir maupun sekretariat Komunitas Peradilan Semu (KPS), disulap kendaraan bermotor roda dua untuk parkir disaat jam perkuliahan.

Saat keadilan menemui Sukamto sebagai kepala bagian rumah tangga FH UII, ia mengatakan bahwa tempat yang ditujukan untuk parkir kendaraan mahasiswa berada di basement, lapangan olahraga FH UII dan lahan belakang  yang statusnya masih menyewa. “Sedangkan parkir untuk dosen ada di depan dan untuk karyawan ada di sebelah timur ruang dosen,  selain yang disebutkan tidak diperkenankan untuk menjadi tempat parkir,” ujarnya.

Marzha, salah satu anggota takmir Al-Azhar yang kerap kali memarkir kendaraan bermotornya di depan sekertariat takmir berkata, “saya tidak mengetahui adanya larangan parkir di disini, walaupun secara kepatutan sepertinya memang tidak boleh parkir disini”. Senada dengan Seprinaldi anggota KPS, ia mengatakan bahwa awalnya karena parkiran di belakang sudah penuh, maka ia parkir di depan sekertariat KPS atau di belakang laboratorium. “Namun sekarang sudah jadi kebiasaan, penuh tidak penuh saya selalu parkir disini,” ujarnya.

Bayu, penjaga parkir kendaraan di FH UII mengungkapkan bahwa setelah jam aktif kegiatan belajar mahasiswa usai, barulah para pemilik kendaraan bermotor diperbolehkan parkir di sembarang tempat, namun itu pun harus ijin security terlebih dahulu. Bayu juga menegaskan bahwa mahasiswa harus parkir pada tempatnya dan tertib, walau belum ada sanksi yang mengatur jika mahasiswa parkir seenaknya.

Untuk mensiasati tidak adanya lagi penyalahgunaan lahan parker di FH UII, Marzha mengungkapkan sedikit pendapatnya pada Keadilan. “Seharusnya lahan parkir yang ada di FH UII disesuaikan dengan banyaknya kendaraan yang ada,” ujarnya. Berbeda dengan Seprinaldi, ia berpendapat bahwa peraturan tata parkir harus diperjelas dan lebih baik lagi.

Reportase bersama Dita Retno dan Ivan Cahyo Purnomo

Pengadaan security book—sebuah perangkat pengaman buku—agar dapat dipinjam secara otomatis yang cukup mahal menjadi penghambat utama menuju perpustakaan berbasis sistem terbuka.

Oleh: Aradila Cesar Ifmaini Idris
Yogyakarta-Keadilan. Perpustakaan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari jagat akademik, terlebih lagi bagi perjalanan akademik seorang mahasiswa. Tidak hanya itu perjalanan sebuah lembaga pendidikan tinggi dapat terefleksikan dengan jelas dari kondisi perpustakaannya, hal ini karena perpustakaan adalah denyut nadi lingkungan akademik yang menopang kehidupan di dalamnya. Begitupun di FH UII, perpustakaan yang terletak di barat daya gedung fakultas hukum ini buka sejak pukul 08.00 selalu ramai didatangi mahasiswa dengan bermacam tujuan, ada yang mencari buku untuk kuliah, sekedar nongkrong di ruang baca, ada pula yang sekedar ngadem diruang ber-ac, serta masih banyak lagi.
Perpustakaan FH kini sedang berbenah dan mereformasi sistem perpustakaan demi pelayanan yang lebih baik dan agar dapat meningkatkan minat baca para mahasiswa. Lebih lanjut hal ini dilakukan agar perpustakaan FH tidak ketinggalan zaman, sehingga perlu merombak sistem yang ada serta memodernisasi perangkat pendukungnya. Namun hal itu tidak mudah, Bambang Hermawan sebagai Kepala divisi perpustakaan sudah sejak tahun 2008 mencanangkan merombak sistem perpustakaan yang semula tertutup menjadi sistem terbuka. Tapi usaha itu masih menggantung hingga kini di tingkat pimpinan fakultas, keterbatasan dana yang dijadikan kambing hitam. Bambang menjelaskan bahwa yang paling mendesak ialah pengadaan Security Book— sebuah perangkat pengaman buku—merupakan kunci utama agar perpustakaan dapat menerapkan sistem perpustakaan terbuka. Dengan Security Book proses peminjaman buku dapat dilakukan dengan otomatis seperti yang dilakukan di perpustakaan pusat, agar ke depan perpustakaan FH dapat menerapkan sistem terbuka.
Dengan sistem perpustakaan terbuka mahasiswa dapat memilih sendiri buku yang hendak dibaca atau dipinjam, ditambah petugas perpustakaan tidak perlu repot-repot lagi untuk mencarikan buku yang dicari mahasiswa dan melakukan pencatatan peminjaman. Sistem terbuka mendorong mahasiswa untuk lebih aktif mencari dan mengeksplor sendiri literatur yang dibutuhkan guna menunjang perkuliahan, tentunya akan memaksa mahasiswa untuk meningkatkan minat bacanya. Hingga kini menurut Bambang yang menjadi kelemahan terbesar dalam sistem tertutup ialah masih banyaknya buku yang masih “perawan” disebabkan mahasiswa hanya mencari buku rekomendasi dari dosen yang jumlahnya terbatas. “Padahal banyak buku yang juga membahas masalah yang sama dari buku yang direkomendasikan tadi, sehingga menjadi alternatif bacaan. Tapi kenyataannya mahasiswa tidak tahu buku yang dapat dijadikan alternatif karena sistem perpustakaan yang tertutup. Hal ini akan lebih parah lagi kalau masa ujian tiba,” ujar Bambang.
Sejauh ini menurut Bambang pihaknya sudah sangat siap untuk menerapkan sistem terbuka, namun semua tergantung kemauan dari Dekanat sebagai kuasa pengguna anggaran. Ketika Dekanat ditanyakan kurangnya kemauan dari pihaknya untuk mereformasi perpustakaan, Rusli Muhammad selaku Dekan pun membantah anggapan tersebut. Menurutnya yang menjadi pertimbangan pihaknya adalah harga perangkat tersebut yang sangat mahal, sehingga lebih baik mengalokasikan anggaran tersebut ke hal-hal lain, tidak hanya itu ia menambahkan animo mahasiswa untuk membaca yang kecil juga menjadi pertimbangan dalam pangadaan perangkat ini. “Percuma membangun fasilitas tetapi minat baca kurang,” ujar Rusli.
Tapi agaknya penjelasan Rusli menjadi serangan balik bagi pihaknya. Keterbatasan anggaran yang menjadi alasan utama dalam pengadaan perangkat penunjang menuju perpustakaan sistem terbuka tidak sesuai dengan kenyataan bahwa FH mengeluarkan dana Rp. 100 juta untuk berlangganan jurnal Westlaw. Ironisnya jurnal mahal ini hanya dapat dinikmati oleh segelintir kalangan saja, karena terbentur keterbatasan bahasa pengantar. Dibandingkan perpustakaan yang diperlukan semua lapisan warga FH. Banyak pihak beranggapan berlangganan jurnal Westlaw hanya untuk menaikan akreditasi, melihat banyak universitas berstandar internasional juga melakukan hal demikian.
Ketua Komisi I DPM Fakultas Hukum, Agus Fadilla Sandi berujar, “Sejauh ini koleksi buku sudah cukup memadai hanya saja akses buku harus sedikit diperbaiki. Selama ini akses peminjaman masih manual, sehingga akses agak sedikit terbatas.” “Hal ini sangat terasa saat mahasiswa mau ujian, pingin akses yang cepat dan pengambilan buku dengan meminjam ke petugas sangat tidak efektif karena perbandingan jumlah petugas dengan rasio mahasiswa yang meminjam buku tidak seimbang,” tambahnya.
Alih fungsi ruang baca
Kondisi perpustakaan yang sudah kuno diperparah dengan kenyataan ruang baca perpustakaan tidak lagi dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk membaca. Setiap hari ruang baca yang dipenuhi dengan mahasiswa tersebut didominasi oleh gemuruh canda-tawa mahasiswa. Ruang baca tak lagi memberikan keheningan bagi para penggunanya. Menurut Bambang kini ruang baca telah menjadi ruang publik untuk mahasiswa yang sedang menunggu jam kuliah, diskusi, dan lainnya.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan pihaknya telah memberi himbauan untuk menjaga “kesakralan” ruang baca, namun memang kesadaran mahasiswa masih rendah. Meski demikian mahasiswa tidak bisa disalahkan sepenuhnya, keterbatasan ruang publik di fakultas hukum juga memainkan peran yang besar dalam permasalahan alih fungsi ruang baca.

Reportase bersama: Kaukab Rahmaputra, Dita Retno, Arya Hartawan

Oleh: Muhammad Daud

Taman Siswa – Keadilan. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan salah satu wadah untuk menampung minat dan bakat mahasiswa. Di FH UII,masalah pendirian UKM sudah diatur dalam Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa(PDKM). Menurut Vladimir Alendra selaku Kabid Mibama LEM FH UII mengatakan, “Setiap mahasiswa boleh mendirikan UKM.”Namun masih banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya. Alen sendiri menambahkan kalau syarat mendirikan UKM itu sebenarnya tidak terlalu sulit.Pertama, harus ada kegiatan selama 3 bulan.Kedua, keanggotaan minimal 20 orang. Ketiga, harus mempunyai AD/ ART.

UKM Tae Kwon Do misalnya. UKM ini belum lama berdiri di kampus FH UII. Sebagai olah raga beladiri, UKM ini sudah menjalani latihan kurang lebih selama 5 bulan dan telah memiliki banyak peminatnya. Awalnya UKM ini berlatih diluar kampus, karena masih mencari celah jadwal kegiatan agar tidak berbenturan dengan UKM lain. Ketika ditanyai tentang awal mula UKM ini dirintis, Novriyantino Jati Vahlevi atau yang sering di sapa Iyonk selaku Ketua Umum UKM ini menceritakan,“ketika sedang latihan Tae Kwon Do di Bumi Putera, ia bertemu dengan kawan-kawannya yang kebetulan satu kampus. Karena memiliki banyak peminat, akhirnya ia  pun mengusulkan untuk membentuk UKM Tae Kwon Do di kampus FH UII.”

Sebagai UKM baru tentunya ada kendala-kendala yang harus di hadapi. Dari awal pembentukannya, Iyonk mengatakan kalau ia masih kebingungan dalam menentukan siapa yang  akan menjadi pengurusnya.

Ketika diwawancarai terkait pembagian anggaran untuk setiap UKM, Alen tidak berani memberikan banyak komentar, karena teknis penurunan anggaran ada pada Bendahara Umum LEM FH UII. Menurutnya memang ada anggaran dari LEM untuk setiap UKM dengan syarat mengajukan  proposal. Namun dalam hal pengadaan barang pengajuannya kepada Dekanat. Alen menambahkan, keuntungan dari UKM dibanding dengan kegiatan yang lain adalah UKM mempunyai akses ke Dekanat dan dapat meminta dana ke LEM.

Mengenai masalah anggaran Iyonk sendiri masih belum terlalu mementingkannya, walau pun ia tidak dapat menampik kalau anggaran itu memang dibutuhkan. Karena UKM ini awalnya dibentuk untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa serta memberikan kegiatan positif di kampus, ungkapnya. Menurutnya ada hal lain yang lebih penting yaitu menjaga UKM ini agar berjalan secara kontinyu.

“Apalagi tunanetra kalau dimata umum dipandang cuma bisa pijat jadi dengan pendidikan yang tinggi saya bisa dipandang sama.” Kata Herdiyanto

Oleh : Mudzakir

Yogyakarta – Keadilan.Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) merupakan gagasan dari seorang tunanetra bernama Supardi Abdusomat. Ia menjadi tonggak pertama berdirinya yayasan ini, yayasan ini didirikan atas keprihatinannya dengan keadaan penyandang tunanetra di Indonesia dan ia berusaha memikirkan cara mengangkat harkat dan martabat kaum tunanetra seperti dirinya. Dengan bermodalkan semangat itu ia menemui bapak H. Moch. Solichin, wakil kepala Perpustakaan Islam Yogyakarta pada saat itu yang membantu merintis pembentukan yayasan tersebut.

Dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran Surat ‘Abasa: 3-4 yang menjelaskan bahwa tunanetra memiliki potensi untuk diberikan pendidikan dan pengajaran dibidang mental, spiritual, agama, keterampilan, serta ilmu pengetahuan maka akhirnya Supardi Abdusomat dan H. Moch. Solichin mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yaketunis di Yogyakarta pada tanggal 12 Mei 1964 yang merupakan wadah dan sarana untuk mengamalkan ayat tersebut.

Terletak di Jl. Parangtritis KM 1, Yaketunis dihuni oleh kurang lebih 50 pelajar dari berbagai usia dan jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan TK, SD, sampai SMP. Mengenai kurikulum pendidikan pun sama dengan kurikulum sekolah lainnya, hanya terkadang ada sedikit penyesuaian tergantung kondisi siswanya. Saat ditanya tentang tenaga pengajar, “Keseluruhan ada 23, Yang dibawah Disdikpora ada 16 PNS, kemudian ada 1 PNS dibawah Departemen Agama, dan 6 guru tidak tetap,” ujar Ambarsih selaku kepala sekolah SLB A.

Yayasan yang bertahan hingga kini, masih dengan semangat yang sama seperti 53 tahun yang lalu saat pertama kali didirikan. Kini, semangat itu tertananam pada diri Hardiyanto, siswa kelas 3 MTs SLB A Yaketunis yang sedang menanti pengumuman kelulusan Ujian Nasional yang baru saya ia selesaikan beberapa minggu yang lalu. Ia mengaku bercita-cita ingin menjadi seorang guru mata pelajaran IPS, mata pelajaran yang sangat ia favoritkan selama ini. Ia pun sudah merencanakan untuk melanjutkan jenjang pendidikanya hingga ke perkuliahan sebelum ia nanti mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru disekolah umum.

Herdiyanto memang seorang tunanetra, tetapi justru dari kekurangannya itu ia mampu melecut semangatnya untuk menempuh pendidikan yang tinggi, saat ini ia menganggap pendidikan sangat dibutuhkan bagi orang sepertinya, “apalagi tunanetra kalau dimata umum dipandang cuma bisa pijat jadi dengan pendidikan yang tinggi saya bisa dipandang sama,” ujar Herdiyanto penuh semangat. Ia pun menambahkan, hanya lewat pendidikan yang lebih tinggilah bisa mengangkat derajat kaum tunanetra sepertinya.

Reportase bersama : Jefrei Kurniadi

Yogyakarta – Keadilan Peringatan Hari Pendidikan Nasional pekan lalu belum bisa menjadi titik awal kebangkitan pendidikan di Indonesia. Karena pada faktanya potret pendidikan di Indonesia masih menampilkan wajah buramnya. Kemiskinan yang masih membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia menjadi penyebab tersanderanya hak-hak anak indonesia dalam memperoleh pendidikan.

Catur Pamaungkas, bocah berumur sebelas tahun yang sehari-hari bekerja sebagai loper koran di perempatan Taman Siswa ini, harus putus sekolah karena keterbatasan biaya, anak keempat dari enam bersaudara ini mengaku sekolah sudah memberikan SPP gratis kepadanya, namun lantaran orangtuanya tak kuat membelikan buku-buku pelajaran ia terpaksa berhenti sekolah. “Saya udah putus sekolah mas, karena ga kuat lagi beli buku, jadi sudah dua tahun saya berhenti sekolah.” ujarnya.

Berbeda dengan Catur, Siti fatonah Kepala sekolah SD Patalan Bantul, tempat Catur bersekolah dahulu mengatakan sebenarnya dari pihak sekolah sudah memberikan pendidikan gratis dan sampai biaya buku pun juga digratiskan. Namun Siti kurang mengetahui pasti kenapa Catur berhenti sekolah, Siti pun bercerita kasus serupa pernah dialami anak didiknya yang lain, bernama Tuti. Tuti tergolong pintar, tapi karena dorongan keluarganya yang lebih menginginkan si anak berjualan, maka tuti pun terpaksa putus sekolah.

Kehidupan Catur adalah sebagian potret kecil anak-anak di Indonesia yang putus sekolah karena keterbatasan. Ironisnya ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia menjadi faktor pendukung terhambatnya pendidikan di Indonesia disaat pemerintah sedang serius membenahi masalah pendidikan. Menurut Putri Wahyu Utami, seorang tenaga kependidikan di sekolah non formal, pendidikan itu sangat penting  karena pendidikan adalah sebuah fase yang mana merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Putri menambahkan, faktor utama yang menjadi penghambat adalah lingkungan.  “Misalkan saja anak jalanan, mereka memilih untuk mengemis di jalan, karena mereka beranggapan bahwa tanpa sekolah saja mereka bisa dapat uang yang banyak, jadi terkadang mereka berfikir kenapa harus susah-susah sekolah.” jelasnya.

Ke depan menurut Putri seharusnya seluruh elemen masyarakat bisa lebih berperan aktif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya pemerintah, namun juga orang tua serta para kaum terdidik yang peduli dengan pendidikan, semua harus berkontribusi. Karena semakin banyak yang peduli semakin maju pendidikan di negara kita.

Reportase bersama : Devi Triana dan Jefrei Kurniadi

May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Hingga akhirnya May Day menjadi hari sakral untuk golongan buruh.

Kali ini kami tidak mengulas hal mengenai buruh dengan perjuangannya, melainkan potret ritual peringatan May Day Internasional yang terayakan di Yogyakarta, yakni dengan aksi teatrikal perjuangan kaum buruh, atas haknya pada pengusaha, penyampaian tuntutan pelaksanaan Perundang-undangan tentang perburuhan oleh negara di tengah perempatan KM 0, juga Longmars sepanjang Jalan Malioboro.

Rabu 2 Mei 2012 berlangsung aksi mahasiswa untuk memperingati hari Pendidikan Nasional.

Oleh : Benny Trisdiyanto

Yogyakarta-Keadilan. Diawali dengan orasi yang membakar semangat para demonstran, membuat barisan semakin bergairah untuk melakukan aksi turun jalan. Berangkat dari bundaran UGM dan berhenti di depan kantor DPRD Yogyakarta, mereka menuntut pendidikan gratis, tingkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, dan tolak RUU pendidikan tinggi kepada wakil rakyat.

Di depan pasar Bringharjo para demonstran menampilkan adegan teatrikal, mereka  menggambarkan bahwa pendidikan masih susah untuk diraih dan semestinya menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Dipertunjukkan seorang mahasiswa sedang terduduk memohon untuk mendapatkan pendidikan, teatrikal singkat yang ditampilkan berjalan aman tanpa ada kemacetan. Setelah teatrikal berakhir, mereka kembali merapatkan barisan dengan para angggota lainnya. Aksi kembali dilanjutkan menuju ke depan Gedung Agung. Di depan gedung tersebut, orator melangsungkan orasinya untuk menolak liberalisasi pendidikan yang ada di Indonesia.

Seusai meneriakkan orasi di depan Gedung Agung, barisan dirapatkan dan dilanjutkan menuju KM 0, para peserta aksi mengubah formasi barisan mereka dengan membentuk lingkaran yang menutup jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beberapa saat kemudian, barulah ada tindakan dari beberapa aparat kepolisian dalam mengamankan dan menertibkan lalu lintas.  Ketika Keadilan mewawancarai M.Zaky, koordinator lapangan dari aksi tersebut, mengatakan bahwa mereka turun kejalan saat ini karena pemerintah telah meliberalisasikan pendidikan yang ada di Indonesia. “Kami menghimbau pemerintah agar merampas semua harta koruptor untuk pendidikan di Indonesia,” tambahnya.

Hari buruh atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan may day  kembali  mempersatukan para buruh dan aktifis, mereka  menuntut dipenuhinya  hak-hak buruh yang selama ini diabaikan melalui aksi longmarch di sepanjang Jalan Malioboro.

Oleh: Danar M Satyagama

Yogyakarta- Keadilan. Tempat parkir yang berada di jalan Abu Bakar Ali sampai titik nol kilometer Malioboro kembali dipenuhi oleh para demonstran saat memperingati hari buruh sedunia Selasa 1 Mei 2012 kemarin. Peringatan may day yang dilakukan dengan aksi longmarch itu bukan hanya dihadiri oleh kaum buruh, pedagang kaki lima, LSM serta mahasiswa turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Para demonstran sudah mulai berkumpul di tempat parkir jalan Abu Bakar Ali pada pukul 09.00, setelah sebelumnya beberapa aktivis pergerakan buruh melakukan sweeping tempat dimana para buruh bekerja, agar semua buruh ikut andil dalam peringatan hari buruh tahun ini.

Lebih dari dua ratus orang memadati sepanjang jalan Malioboro. Berbagai macam bentuk tuntutan dan slogan terpampang jelas di atribut-atribut yang mereka bawa.

Belakangan ini kondisi buruh di Indonesia memang cukup memprihatinkan, mulai dari upah rendah, sistim kerja outsourcing, pemberangusan kebebasan berserikat, kondisi kerja yang tidak layak bahkan sampai dengan tindakan diskriminasi terhadap buruh perempuan, belum lagi harus ditambah dengan salah satu isi pasal di APBN-P yang memberikan peluang untuk menaikan harga BBM dalam beberapa bulan ke depan. Tak bisa ditampik beberapa hal di atas menyebabkan buruh tambah menderita secara lahir-batin. Tak berlebihan kiranya jika para buruh bergabung menjalin konsolidasi untuk melakukan aksi memperingati hari buruh yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012.

‘’Negara sudah kalah dengan pemodal, kontrak atau outsourcing  itu adalah keinginan dari pemodal,’’ ujar Kirnadi selaku ketua koordinator aksi dari solidaritas buruh pekerja. Sistem  upah yang tidak layak yang diberikan kepada buruh yang hanya delapan ratus ribu rupiah dianggap tidak pantas oleh para buruh jika dibandingkan dengan pekerjaan yang telah mereka tekuni selama ini. “Kami telah melakukan survei sebelumnya, upah yang layak untuk para buruh adalah satu juta depalan ratus ribu rupiah, jelas tidak mungkin bisa hidup apabila dengan delapan ratus ribu saja,’’ tambah Kirnadi.

Tidak hanya itu, Ririn Sulastri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga memaparkaan bahwa banyak buruh rumah tangga seperti dia yang haknya masih belum dipenuhi oleh majikannya, seperti untuk mengikuti demo saja dilarang. Sulastri juga mengaku hanya dibayar tiga ratus ribu oleh majikannya. “Saya sering dipecat oleh majikan saya sebelumnya karena mengikuti aksi buruh ini,’’ ujar Sulastri yang ikut bergabung dalam Serikat Pembantu Rumah Tangga (SPRT). Tidak banyak PRT seperti Sulastri yang boleh mengikuti aksi demo ini, beberapa diantaranya tidak diijinkan oleh majikan dan takut dipecat.

Aksi kemudian mulai bubar pada pukul 13.00 dengan bentuk pernyataan sikap yang menuntut untuk menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional, menaikkan upah kerja, hapus sistem kontrak, dan outsourcing.

FH UII  telah mencanangkan World Class University (WCU) sehingga ketika visi sudah menjadi salah satu yang direncanakan, maka kemudian harus diikuti oleh misi langkah-langkah yang menopang alur terwujudnya ke arah WCU. Salah satunya dengan pengadaan West Law.

Oleh : Aussy Nur Bani

Sebagai universitas yang mencanangkan World Class University (WCU), FH UII sebagai institusi membutuhkan instrumen yang mampu mendorong terwujudnya universitas yang bertaraf internasional. Salah satu bentuk sarana yang disediakan FH UII adalah West Law, sebuah jurnal terbitan luar negri yang menjadi sumber refrensi yang dipakai oleh perguruan-perguruan ternama di luar negri.

Pada tahun 2012, FH UII telah mengadakan kembali West Law dengan perubahan sistem yang lebih mudah diakses oleh seluruh Mahasiswa baik International Program (IP) maupun regular dan seluruh dosen dengan syarat hanya bisa diakses dilingkungan UII. FH UII sebenarnya telah berlangganan sekitar 3- 5 tahun yang lalu, kemudian terjadi pemberhentian West Law pada tahun 2011 karna dianggap sebagai pemborosan, dan West Law pada saat itu minim pemanfaatannya. “Beban pengeluaran West Law itu cukup besar, setahun kurang lebih sekitar Rp. 70.000.000. Tetapi pada pemanfaatannya dalam setahun itu terbatas tidak lebih dari 20 orang saja,” ujar Saifudin  selaku Wakil Dekan FH UII.

Anggaran yang dikeluarkan memang tidak sedikit, Saifudin kembali memaparkan anggaran untuk West Law  kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000, Rp. 30.000.000 untuk membayar hutang dimasa lalu dan Rp. 70.000.000 untuk berlangganan satu tahun kedepan. Harga ini pun sudah diberikan special price untuk UII karena telah berlangganan 3-5 tahun yang lalu.

Aroma Elmina Martha  selaku dosen FH UII menyatakan West Law sangat bermanfaat karena literaturnya yang kaya, banyak sumber-sumber Hukum yang dapat didapatkan disana. Hal serupa pun dikatakan oleh Johan Pahlevi sebagai Mahasiswa IP angkatan 2010 FH UII, “West Law sangat bermanfaat, banyak tugas yang bersumber dari jurnal tersebut,” ujarnya.

Pemanfatan yang minim terhadap West Law juga disebabkan oleh keterbatasan bahasa, “Sebagai mahasiswa regular, saya memang susah untuk mengerti jurnal tersebut” begitu keluh Adit S. Mahasiswa regular angkatan 2010 FH UII. Hal ini memang dibenarkan oleh Wakil Dekan FH UII, tidak perlu berlindung dibalik retorika, itulah apa adanya. Masih sangat terbatas mahasiswa atau dosen yang mampu berbahasa inggris dengan baik.

Terkait terkendala tersebut muncul solusi untuk menerjemahkan jurnal West Law, saya kira ini usulan yang positif. Misalkan nanti kami tugaskan untuk staff perpustakaan tertentu untuk mendownload kemudian kita terjemahkan begitu tutur Saifudin. Tetapi hal ini dianggap sulit untuk dilaksanakan, karena dalam penerjemahan dibutuhkan izin dari penulis dan izin-izin dari pihak lain yang berhubungan dengan West Law. Kemudian beliau melanjutkan, saat ini eranya globalisasi. Kita dituntut untuk mengikuti perkembangan globalisasi, tidak hanya mahasiswa, dosen pun dituntut untuk mengikuti era global dalam arti kata dapat menguasai bahasa yang sudah mendunia yaitu bahasa Inggris.

Reportase bersama : Mudzakir dan Sakty H. Bismoko

Oleh: Hendra Yudhanto

Yogyakarta-Keadilan. LPM Pilar Demokrasi FIAI UII berkerjasama dengan koran Tempo mengadakan seminar yang bertemakan Pendidikan Budaya dalam Membumikan Pendidikan yang Berkarakter (27/4).

Seminar yang diadakan di ruang audio visual gedung Mohammad Hatta kampus terpadu UII tersebut menghadirkan dua pembicara yang sudah berkompeten dalam dunia pendidikan, Aden Izwan S.Z staff pengajar pada prodi pendidikan agama islam di FIAI UII dan Irwan Nuryana Kurniawan yang merupakan staff pengajar program studi psikologi UII dengan Syamsul Zakaria anggota LPM Pilar Demokrasi memoderatori jalannya seminar.

Acara dimulai dengan masih banyak menyisakan bangku kosong di ruang audio visual gedung Mohammad Hatta UII yang berkapasitas sekitar 100 orang. Sedikitnya jumlah peserta yang hadir tidak membuat antusias seminar berkurang, terbukti dengan keaktifan para peserta bertanya dalam sesi tanya jawab. Prio Sudibyo ketua panitia seminar mengungkapkan bahwa panitia telah berusaha mempublikasi seminar ini pada seluruh LPM di Yogyakarta karena target peserta seminar memang dari persma namun ternyata tetap hanya sedikit peserta yang hadir. Walau sepi peserta seminar tetap berjalan lancar hingga selesai.

Saat seminar berlangsung, pembicara pertama Aden Izwan memaparkan bahwa pendidikan berkarakter di UII masih bersifat kognitif oriented. Ia mencontohkan tes BTAQ di UII, pemahaman UII tentang BTAQ adalah hanya membaca Al-Quran dalam konteks menglafal bunyi-bunyi Al-Quran, seharusnya lebih dipahami arti yang terkandung dalam Al-Quran agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu juga dengan Irwan Nuryana pembicara selanjutnya, yang lebih melihat pendidikan karakter dari sudut pandang psikologi, bahwa pendidikan karakter di Indonesia masih membuat tiap-tiap individu bangsa ini malu terhadap bangsanya sendiri sehingga tidak dapat bersaing dengan bangsa lain.

Selain LPM Pilar Demokrasi FIAI UII, koran Tempo juga menggandeng persma-persma Yogyakarta lain untuk mengadakan diskusi dan seminar yang di sponsori penuh oleh koran Tempo, dalam program koran Tempo untuk mendekatkan dan membangun jaringan pada persma di Yogyakarta.

Reportase bersama Arya Hartawan